Keterbukaan Informasi

Sabtu, 30 Juli 2011 12:14 |

Ditulis oleh arief |

KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN
Dasar Hukum: Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/I/2011

Gambaran Umum Lampiran I KMA No.144/KMA/SK/I/2011:

I. DEFINISI

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1.	Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik
	fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format
	sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang dihasilkan,
	disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan
	penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan; baik yang berkaitan dengan penanganan perkara, maupun yang berkaitan
	dengan pengelolaan organisasi pengadilan.
2.	Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, termasuk
	pengadilan khusus, dalam empat lingkungan badan peradilan yang ada.
3.	Pemohon adalah warga negara negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi ke
	pengadilan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
4.	PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

II. KATEGORI INFORMASI

Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan

3. Informasi yang dikecualikan.

III. PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI

Struktur pelaksana pelayanan informasi di tiap-tiap Pengadilan terdiri dari:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);

2. PPID;

3. Petugas Informasi; dan

4. Penanggungjawab Informasi.

IV. PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

V. PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

VI. PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN

DAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

VII. PROSEDUR KEBERATAN

VIII. LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI

Catatan :

Terakhir Diperbaharui (Sabtu, 30 Juli 2011 13:27)